Komisi 4 DPRD Jeneponto Pastikan 99 Persen Pemilu 2024 Tertutup

JENEPONTO, SULSEL - Tanpa bermaksud mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang Pemilu 2024, apakah dilakukan secara tertutup atau terbuka.

Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sudah memastikan 99 persen bahwa Pemilu 2024 dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Kampanye Pilkada Mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 Harus Bebas Covid-19

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Jeneponto, H. Muhammad kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (01/01/2023).

"Saya yakin 99 persen tertutup, " beber anggota Dewan Jeneponto 4 periode itu.

Baca juga: Bawaslu RI: Mayoritas Paslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan

Begitu yakinnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tesebut, membatalkan niatnya maju bertarung pada kontestasi politik
di DPR Provinsi Sulawesi Selatan.

"Saya tidak maju kalau pemilihan tertutup lebih baik tinggal di rumah saja, na kita sudah tahu yang duduk itu pasti yang nomor urut 1. Pasti begitu karena aturan, " kata H. Muhammad.

Baca juga: Suasana Sakral Warnai Pengundian Nomor Urut Paslon di Kota Adat Bumi Tanadoang

Sebab, menurut dia pemilihan tertutup besar kemungkinan tidak dicantumkan gambar Caleg. Melainkan, gambar partai saja yang dicoblos.

Lalu bagaimana bisa diketahui jumlah perolehan suara terbanyak kalau hanya gambar partai saja?. "Makanya saya mau lihat dulu seperti apa mekanismenya nanti, " imbuhnya.

Baca juga: KPU Luwu Utara Cabut APK Dibahu Jalan Trans Sulawesi

"Kalaupun tertutup na adaji gambar Calegnya saya berusaha maju, tapi kalau hanya tanda gambar partai saja saya tidak maju, " tambahnya.

Artinya, kata dia, ketika dicantumkan nama dan gambar Caleg tentu perolehan suara dipersentasekan. Tetapi kalau gambar partai saja tidak ditahu berapa perolehan suara dari Caleg tesebut.

Baca juga: AKAS Pasang Tema Baru "3 Kali Lebih Mantap"

"Jadi ini yang belum saya tahu mekanismenya, apakah nanti ada masuk nama atau tanda gambar partai saja, " ucapnya.

Hanya bagusnya kalau pemilihan tertutup, tambah H. Muhammad, pengurus partai diberdayakan. Sebab, selama tiga periode ini pengurus partai tidak berdaya.

"Sebenarnya bagus kalau pemilihan tertutup karena pengurus partai diberdayakan. tidak ada pengurus orang kaya kalau di Kabupaten/kota, " ujarnya.

"Pemilu 2024 mendatang saya tidak mencaleg mi di Kabupaten, saya tidak berpatai mi. Saya sekarang tidak punya partai, " sambungnya.

Penulis: Syamsir.

Baca juga: Minimalisir Potensi Pelanggaran Pilkada, KPU Selayar Hadirkan Bimtek Penanganan Pelanggaran Administratif