Hadiri Paripurna di DPRD Jeneponto, Bupati Iksan Iskandar Serahkan Ranperda APBD TA 2023

JENEPONTO - Bupati Jeneponto, Drs. H. Iksan Iskandar menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Jeneponto, H. Arifuddin.

Baca juga: Dua Malam di Bumi La Maranginang Luwu Utara, Menteri PPPA Bakal Lakukan Ini

Penyerahan Ranperda ini berlangsung di Gedung rapat Paripurna DPRD Jeneponto pada Senin (10/10/2022) sekira pukul 19.30 Wita.

Pada kesempatan tersebut, hadir Bupati Iksan Iskandar bersama Wakil Bupati, Paris Yasir, Sekda Jeneponto, Muh Arifin Nur dan Forkopimda. 

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

Rapat paripurna itu, dibuka langsung oleh ketua DPRD Janeponto H. Arifuddin tampak didampingi Wakil Ketua I, H. Imam Taufiq Bohari. 

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dalam sambutannya menyampaikan, dalam Ranperda APBD 2023 ini, memuat alokasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang masih diasumsikan sama dengan kebutuhan penganggaran tahun sebelumnya (2022). 

Baca juga: Pemerintah Telah Alokasikan Dana Rp203,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Sehingga kata Bupati, akan dilakukan kembali penyempurnaan dan perbaikan alokasi penganggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang memuat pada Ranperda APBD tahun 2023 mandatang. 

"Ini disebabkan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Kuangan menerbitkan surat edaran S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022, " jelas Iksan. 

Baca juga: BNPB Gandeng FWJ Gelar Bimtek  Pendampingan Wartawan Dalam Peliputan dan Pemberitaan Covid 19

Edaran ini menyebutkan tentang perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2023. Di mana Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada 2023 mengalami penurunan dana transfer pada sektor penerimaan dana bagi hasil, pungkasnya. 

Diberikan sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Jeneponto dan DPRD Jeneponto telah menyepakati KUA-PPAS T.A 2022.

Baca juga: Buah Kerja drg. Hasnah Syam, Pembangunan Empat Workshop Kementerian Ketenagakerjaan di Barru

Setelahnya, tim review Inspektorat, tim anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah telah melakukan percepatan pembahasan verifikasi dan review RK perangkat daerah yang kemudian dikompilasi menjadi Ranperda APBD. 

Penulis: Syamsir