Jika Tak Sesuai Harga HET, Pengecer Pupuk Subsidi di Jeneponto dapat Sanksi

JENEPONTO, - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Hanafi Sewang mengungkapkan, bilamana ada dari pengecer pupuk yang nakal maka akan diberikan sanksi pemberhentian jadi pengecer.

"Tadi kami sudah tekankan kepada Distributor, bilamana ada pengecer pupuk bersubsidi jenis pupuk urea yang nakal maka berhentika saja, " tekan Hanafi Sewang.

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Utara Hadiri RUPS-LB PT Bank Sulselbar

Hal itu ia ungkapkan setelah Rapat Dengar Pandapat (RDP) di ruang Komisi II kantor DPRD Jeneponto, Rabu (13/01/2021). Dihadiri beberapa anggota DPRD Jeneponto Komisi II Bidang Pertanian, termasuk Dinas Pertanian Jeneponto, Distributor CV. Anjas, KPI, Puskud dan Perwakilan Pupuk Kaltim.

Lanjut Hanafi Sewang, jelas di sana bahwa harga pupuk bersubsidi jenis pupuk urea Rp.112.500 ribu/karung.

Baca juga: Masyarakat Tani Balang Loe Apresiasi Kios Sumber Rahmat selaku Pengecer Pupuk di Jeneponto

"Nah, bilmana ditemukan ada pengecer nakal yang keluar dari harga HET tanpa ada kesepakatan penambahan komponen pembiayaan yang disepakati maka akan berhentikan, " sambungnya.

Baca juga: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Optimis Indonesia Bisa Terbebas dari Resesi

Kemudian, dalam rapat dengar pendapat juga dibahas bahwa kedepannya pengecer itu menangani satu desa/lurah jangan lagi ada pengecer yang melayani lebih dari 2, 3 - 4 desa/lurah.

Hanya saja untuk tahun ini belum bisa dilakukan karena sudah berjalan. Tapi, kata Hanafi Sewang, tahun depan itu sudah diberlakukan karena pihak Distributor sudah berjanji. Dan perjanjian kontrak sudah berjalan bahwa tidak ada lagi pengecer yang menangani lebih dari satu desa/lurah.

Baca juga: Onny Widjanarko: Perekonomian Domestik Menunjukkan Perbaikan

Dengan ketentuan setiap pengecer harus punya persyaratan, seperti sebut dia pengecer harus memiliki armada dan menguasai data petani yang ada di wilayahnya.

Selain itu, dia juga tekankan kepada pengecer tidak harus melayani yang terdaftar di RDKK saja. Akan tetapi, pengecer juga berkewajiban melayani KTP dan KK yang memang betul betul masyarakat petani sesuai peraturan Menteri yang menyebutkan identitas.

Baca juga: Aklindo Siapkan Langkah Gugat UU No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi

"Yang pasti bagaimana pemunuhan masyarakat petani itu betul-betul terpenuhi dan terakomudir, " jelas ketua Komisi II itu.

Hanafi Sewang menambahkan bagi oknum yang menjual pupuk keluar wilayah. Ada sanksi penegasan.

"Bilamana ada pelaku yang melakukan penjualan pupuk keluar wilayah maka kita harapkan untuk penegasan. Yakni, pencabutan ijin sebagai pengecer jika itu terbukti melakukan pelanggaran, " tegasnya.

Penulis: Samsir
Editor: Cq