Perkara PHPU Pilkada Jeneponto di MK, Hakim Saldi Isra: Kalau Sekarang Belum Berhasil, Masih Ada 5 Tahun Lagi

JENEPONTO, SULSEL - Penel II, Sidang Perkara 2032 PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 telah selesai digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sidang perkara ini, dibuka secara resmi oleh Majelis Hakim Panel II, Saldi Isra pada Kamis (13/2/2025) yang  ditoton secara terbuka melalui chanel youtube Mahkamah Konstitusi RI. 

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Naik Sepeda Motor Telusuri Jalan Rusak di Ujung Padang

Sebelum agenda persidangan dimulai, termohon, pemohon dan pihak terkait masing-masing memperkenalkan diri dihadapan majelis hakim. Selanjutnya, para ahli dipanggil maju kedepan untuk disumpah.

Majelis Hakim, Saldi Isra, mengatakan agenda persidangan ini mendengarkan keterangan dari saksi. Namun, sebelum dimulai, ahli diperiksa. Sebab, pihaknya tidak ingin menjebak ahli dengan kasus kongkrit yang dihadapi oleh para pihak. 

Baca juga: Tony Rosyid: Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

"Para ahli ini kan cakarannya dibanyak tempat nih, ada di panel 1 ada panel 3. Jadi kalau terlalu lama terkurung di sini nanti jadi masalah juga, " ucap Saldi Isra. 

Oleh karena itu, Saldi Isra memberikan kesempatan kepada ahli untuk memberikan keterangan maksimal 10 menit dan tidak ada diskusi (tanya jawab).

Baca juga: Tony Rosyid: Republik Buzzer

Sidang yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, pada akhirnya Majelis hakim umumkan penudaan.

"Perkara 2032 ini ditunda sidangnya. Karena mungkin minggu depannya itu kami akan melakukan RPH untuk membahas pekara. Termasuk perkara Jeneponto, " katanya. 

Baca juga: Tony Rosyid: Din Syamsudin dan Nasib KAMI Kedepan

Dan, kata Saldi Isra, Mahkamah sudah mengagendakan pengucapan putusan pada 24 Februari 2025 mendatang yang akan diputus oleh 9 Hakim Konstitusi.

Saldi juga menekankan, dengan selesainya sidang panel II ini, tidak ada lagi penambahan alat bukti dan segala macamnya (Cash close) soal bukti. 

Baca juga: Matangkan Penyelenggaraan Pilkada Bupati 2020, KPU Selayar Lantik 33 Orang Relawan Demokrasi

"Yang paling penting kami ingatkan, bukti-bukti dan keterangan - keterangan MK sudah kantongi dan kami akan pelajari itu dengan cermat dan kami akan putus sesuai dengan dasar hukum, " tandasnya.

"Serahkan kepada kami memutuskan, jangan melakukan hal-hal yang diluar rana hukum karena itu akan merusak sistim yang pelan-palan kita jaga bersama ini, " sambungnya.

Namun jauh lebih penting lagi, terutama warga dari Jeneponto bahwa apapun hasilnya di MK, ini adalah bagian dari sebuah proses yang harus diterima." Jadi jangan merusak kohesif sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita gara-gara agenda politik urgent seperti ini, " tambah Saldi. 

Yang tentunya, sebut Saldi bahwa 4 (empat) pasangan calon, pasti yang kecewa tiga pasangan calon. Satu aja yang bergembira. Awalnya ia bergembira, tapi 5 tahun dia akan dibebani tugas terus-menerus, " timpahnya.

"Jadi kalau sekarang belum berhasil, masih ada 5 tahun lagi. Berinvestasilah secara positif kepada masyarakat supaya 5 tahun lagi itu ada hasil yang jauh lebih baik, " pesannya.

Baca juga: Vandiko dan Martua Kumpulkan Massa Abaikan Prokes, Diduga Langgar PKPU Nomor 13 dan Maklumat Kapolri

"Kami majelis panel II berterimakasih kepada pemohon dengan semua perangkat-perangkatnya, baik ahli maupun saksi, begitupun termohon juga ada ahli ada saksi, pihak terkait juga, ada ahli ada saksi dan termasuk kepada Bawaslu, " pungkasnya. (*)