Dukung Ederan Kemenkeu, Sekda Jeneponto Harap untuk DAK Fisik 2021 Pemda Wajib Utamakan Tenaga Kerja Lokal

JENEPONTO,  - Sekda Jeneponto, Dr.dr.Syafruddin Nurdin membahas surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021. 

Dalam edaran itu, menyebutkan tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) T.A 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran nomor: SE-3/PK/2021.

Baca juga: Sukses, BPN Jeneponto Realisasikan 4.514 Sertifikat PTSL Siap Diserahkan kepada Masyarakat

Sekda mengatakan, sebelumnya diketahui bahwa surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut implementasi dari pemberlakuan Instruksi Mendagri No.3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Menurutnya, dukungan pendanaan tersebut, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktur Perimbangan Keuangan, paling sedikit 8% dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia, Tinjau Lokasi Food Estate di Desa Ria-Ria

"Untuk Dana DAK Fisik TA 2021, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan Penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja local dan penggunaan bahan baku local, " harap Sekda. 

Hal itu, Sekda Jeneponto Dr.dr.Syafruddin Nurdin saat mempinpin coffee morning didampaingi Asisten II dan Asisten III, bertempat di ruang pola Panrannuangta kantor Bupati Jeneponto, Senin (08/03/2021).

Baca juga: Gara-gara Demo di Kantor Disdukcapil Jeneponto Pelayanan Sempat Terganggu, Warga Sebut Meresahkan

Pada kesempatan itu, hadir Kepala OPD, Kabag, Camat se-Kabupaten Jeneponto dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Baca juga: Bersama Forkopimda, Plt. Bupati Nasruddin AM Ikuti Hari Jadi Sulsel Secara Virtual

Lanjut Sekda, untuk itu kepada seluruh Pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan Surat Edaran tersebut, diwajibkan melakukan penyesuaian penggunaan (Refocussing) anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk TA 2021.

Disamping itu kata dia, dari Dana DAU, ketentuan untuk pelaksanaan Dana Desa juga diarahkan dalam rangka penggunannya (earmarked) pada Bantuan Langsung Tunai Desa, paling sedikit 8% dari pagu dana desa tiap desa diarahkan pada kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto akan melakukan Rasionalisasi Anggaran DAU bagi seluruh OPD kurang lebih sebesar 20 Milyar, ditambah dengan realokasi / refocusing anggaran untuk mendukung penanganan vaksinasi covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi DAU atau sebesar kurang lebih 48 milyar.

"Apabila, pemerintah daerah tidak menyampaikan/melaporkan pelaksanaan rasionalisasi anggaran secara tepat waktu, maka Kementrian Keuangan akan melakukan Penundaan penyaluran DAU TA 2021, dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pengurangan transfer DAU sebanyak 25% setiap bulannya, " jelas Sekda.

Penulis: Syamsir
Editor: Cq