Selain Tanpa IMB, Pembangunan Indomaret di Jeneponto Diduga Juga Langgar Perda dan Perbup

JENEPONTO, - Berdasarkan Informasi yang dihimpun Indonesiasatu.co.id dari berbagi sumber pada Sabtu, 25/09/2021, salah satu pembangunan baru Indomaret yang berlokasi di Kelurahan Tamanroya, tepatnya jalan Poros Kecamatan Tamaleta Kabupaten Jeneponto diduga tak memiliki Ijin Mendirinkan Bangunan (IMB).

"Ia setahu saya selama pembangunan itu terlaksana tidak ada saya lihat tiang IMB yang berdiri, " ungkap dia yang minta namanya dirahasiakan.

Baca juga: Muhammad Yusran Lalogau: Hidupkan Kejayaan Pangkep sebagai Penghasil Ikan Bandeng di Indonesia

Selain tidak memiliki IMB kata dia, juga diduga melanggar Peratutan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

"Makanya pihak PU Jeneponto memberikan surat teguran kepada pihak pelaksana, " terangnya kepada Indonesiasatu.co.id.

Baca juga: Satgas PEN telah Salurkan Rp3,5 Triliun BSU Hingga Pertengahan September 2020

Dapat ia ketahui bahwa lokasi yang ditempatinya membangun indomaret adalah lahan milik Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto.

Mempertegas informasi tersebut,  informan pun mengirim surat teguran itu kepada media ini melalui pesan whatsApp pribadi. 

Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita Optimistis Industri Bisa Recovery Lebih Cepat

Terlihat jelas di kop suratnya menggunakan logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang.

Dengan register nomor: 122/DPUPR/BDPR/VIII/2021, Lampiran: 1 (Satu) Berkas dengan Perihal: SURAT TEGURAN. 

Baca juga: Kadin Indonesia Sampaikan Laporan Kepada Presiden

Surat teguran itu, rupanya Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto tujukan Kepada Yth: Direktur PT. Indomarco Prismatama di tempat,  tertanggal, 09 Agustus 2021.

Dalam isi surut teguran tersebut dipertegas bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan ruko (indomaret) yang saudara laksanakan berlokasi di Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea di mana pembangunan tersebut telah Melanggar Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jeneponto. Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Baca juga: Pemda Lutra Terima Dua Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia

Dan Peraturan bupati No. 16 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirinkan Bangunan (IMB). Dan garis sempadan jalan terhadap bangunan tidak sesuai dengan yang ditetapkan yang minimal 15 m dari bahu jalan terendah.

Surat teguran tersebut ditandatangani oleh tim teknis dinas PU dan Penataan Ruang, mengetahui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto,  Muh Arifin Nur.

Tembusan surat terguran itu dilanjutkan kepada Bupati Jeneponto, Ketua DPRD Jeneponto, Kepala Badan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Kecamatan Tamalatea serta Kepala Desa/Kelurahan.

Kepala Dinas PTSP Jeneponto, Meriyani Anwar, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa terkait masalah perijinan silahkan konfirmasi ke Kabidnya.

"Kita telephone kabid perijinan karena dia itu yang menangani secara tehnis yah, karena ada tim tehnis yang akomudir itu, " singkat Meri.

Baca juga: Anggota DPRD Sulsel Sebarluaskan Perda Tentang Pemberdayaan UMKM

Sementara itu Kabid Perijinan PTSP Adnan Nur yang dihubungi melalui via telephone rupaya juga belum mengetahui pasti adanya pembangunan indomart yang dimaksud. 

"Sebaiknya ke kantor konfirmasi de..nanti ketemu sama rima, " tulis Adnan melalui pesan whatsApp.

"Nanti sy cek dl Senin sy konfirmasi de, " tulisnya lagi. 

Penulis: Syamsir

Editor:Cq

Baca juga: ASEAN - METI Jepang Bahas Upaya Pemulihan Ekonomi Regional di Masa Pandemi Covid-19